KITA tidak pernah kita menduga sebelumnya bahwa untuk berdemokrasi, dibutuhkan dana sosial yang banyak. Kaya seolah menjadi prasyarat kelanggengan berdemokrasi. Batas kritis pendapatan perkapita suatu negara untuk kelangsungan demokrasinya adalah 6.600 dollar AS. Sedangkan Indonesia hanya berpendapatan perkapita sekitar 4.000 dollar AS. 

Rezim demokrasi di negara yang berpendapatan 1.500 dollar AS, peluang hidupnya hanya delapan tahun. Yang berpenghasilan 1.500 – 3.000 dollar AS dapat bertahan rata-rata 18 tahun. Sedangkan di negara yang memiliki penghasilan di atas 6.000 dollar AS, daya hidupnya lebih besar. Peluang gagalnya hanya 1:500. 

Dalam pemilihan, misalnya, kandidat yang akan maju juga harus berkantung tebal karena semuanya butuh uang. Mulai dari menggalang dukungan awal. Membeli ‘pintu’ dari partai yang akan menyokong. Mendanai kampanye hingga memobilisasi dukungan suara. Jumlahnya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Lalu darimana uang sebanyak itu?  Milik pribadi?

Mungkin saja iya kalau kandidatnya miliarder. Tapi ini berisiko bila kandidat kelak kalah. Untuk mengurangi risiko, dirangkullah (atau mungkin mendekatlah) para pemilik modal. Demokrasi laksana barang dagangan. Para elit menginvestasikan dananya untuk meraup keuntungan yang lebih banyak setelahnya. Bila menang, ‘laba’ dapat diraih kembali dengan cara yang paling aneh sekalipun. Korupsi biasanya menjadi solusi instan.

Indeks persepsi korupsi (CPI) yang dikeluarkan Transparancy International mendudukkan Indonesia pada posisi negara ke-7 terkorup dari 163 negara yang dipantau di tahun 2006. Mungkin ini salah satu konsekuensi negara miskin yang mau berdemokrasi.  Transparancy International mendeteksi fokus korupsi biasanya terjadi pada sektor publik. Termasuk dalam membagi keuntungan pengadaan barang dan jasa pemerintah Uang dalam demokrasi juga diserap oleh para broker.

Mulai dari penyedia jasa demonstrasi, kelompok-kelompok penekan, pelaku loby politik, pembuat spanduk, iklan dan advetorial (pekerja media), hingga lembaga survey.    Negara miskin yang ingin berdemokrasi mungkin seperti kuli yang keranjingan main golf. Saya justru membayangkan bila ‘biaya demokrasi’ tadi diakumulasi untuk mendanai pendidikan atau pelayanan kesehatan secara gratis. Pasti lebih asyik!*** 

ASWAN ZANYNU, Penikmat Ikon.